DENPASAR – Menjelang satu tahun periode kedua kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta (Koster–Giri) pada Februari 2026 mendatang, arah pembangunan Bali dinilai semakin jelas, tegas, dan progresif.
Sejumlah gebrakan besar di bidang lingkungan, infrastruktur, pendidikan, dan regulasi strategis mulai menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat.
Aktivis lingkungan sekaligus Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), I Komang Gede Subudi atau yang akrab disapa Jro Gede Agung, menilai kepemimpinan Gubernur Koster di periode kedua ini menunjukkan karakter kepemimpinan yang lebih berani, lugas, dan berorientasi hasil.
“Gubernur Koster terlihat lebih fokus dan berani mengambil langkah strategis untuk menata Bali ke arah yang lebih baik,” ujar Jero Gde Subudi, yang juga CEO Pasifik Group—perusahaan investasi berbasis pelestarian lingkungan.
Gebrakan dan konsistensi kepemimpinan Koster–Giri juga mendapat pengakuan nasional. Gubernur Wayan Koster meraih penghargaan “Innovation Public Official Leader” dalam ajang Inovasi Membangun Negeri 2025 yang digelar TVOne di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Penghargaan ini diberikan kepada pejabat publik yang dinilai inovatif, adaptif, dan berani mengambil risiko dalam menghadirkan perubahan signifikan pada pelayanan publik.
Koster meraih subkategori Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Inovatif, sebagai bukti bahwa program Koster–Giri tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga diakui secara nasional karena mampu menggabungkan visi strategis, kreativitas, dan keberanian berinovasi demi kemajuan masyarakat Bali.
“Dengan penghargaan tersebut tersebut, kepemimpinan Koster–Giri menjelang satu tahun periode keduanya semakin matang dan tegas—menegaskan arah pembangunan Bali yang berpijak pada kearifan lokal, berpihak pada rakyat, dan berorientasi masa depan,” ujar Subudi.
Perda RPPLH Jadi “Mahkota” Pembangunan
Jro Gede Subudi lebih lanjut mengatakan, salah satu capaian penting yang diapresiasi adalah disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025–2055, yang disebut sebagai “Perda Mahkota” karena menjadi pedoman utama arah pembangunan Bali selama tiga dekade ke depan.
RPPLH menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, serta pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Regulasi ini memastikan seluruh program pembangunan di Bali berjalan selaras dengan pelestarian alam, budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Langkah ini penting untuk melindungi Bali dari kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi berlebihan,” tegasnya.
Subudi juga mengapresiasi kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, yang dinilainya progresif dalam penegakan aturan tata ruang dan pembekuan sertifikat tanah bermasalah. “Pansus TRAP bekerja maksimal di lapangan. Ini langkah penting, mengingat alih fungsi lahan di Bali sudah sangat masif,” ujarnya.
Langkah ini, lanjut Subudi, sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025–2125) yang menekankan keseimbangan antara pembangunan dan nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana. “Penataan ini bukan mencari kesalahan, tapi mengurai persoalan lama dengan bijak,” imbuhnya.
Selain di bidang lingkungan, Jro Gede Subudi juga menyoroti kelanjutan sejumlah proyek strategis seperti Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, Turyapada Tower di Buleleng, serta shortcut Singaraja–Mengwitani. “Proyek-proyek ini mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama membuka peluang ekonomi di Bali Utara,” katanya.
Menurutnya, proyek PKB akan menjadi ruang ekspresi budaya monumental, sementara Turyapada Tower dan proyek jalan strategis berfungsi memperkuat identitas kultural dan daya saing pariwisata Bali.
Subudi juga menilai langkah Pemprov Bali menangani persoalan sampah melalui proyek Waste to Energy (PSEL) di TPA Suwung sebagai gebrakan penting. “Terbitnya Perpres tentang Waste to Energy menjadi tonggak penting. Bali termasuk prioritas nasional, dan ini solusi jangka panjang bagi masalah sampah,” ujarnya.
Menurutnya, pengolahan sampah menjadi energi listrik akan menjadikan Bali lebih bersih, tertata, dan ramah lingkungan. Ia bahkan menyatakan Pasifik Group siap berkontribusi dengan menyediakan teknologi pengolah sampah berteknologi tinggi jika dibutuhkan pemerintah.
Kebijakan Sosial dan Pendidikan
Di bidang sosial dan pendidikan, Subudi mengapresiasi program “Satu Keluarga, Satu Sarjana” yang diluncurkan Pemprov Bali. Program ini memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi dengan beasiswa penuh. “Program ini sangat menyentuh dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap peningkatan kualitas SDM Bali,” tegasnya.
Selain itu, Perda Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) dan Perda Penyertaan Modal Daerah untuk PKB Klungkung juga dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga ketertiban pariwisata serta memperkuat infrastruktur kebudayaan daerah.
Selain itu, Jro Gede Subudi memuji sinergi antara Gubernur Koster dan DPRD Bali, yang dinilainya selaras dalam menghasilkan kebijakan pro-rakyat. “Kerja dewan sejalan dengan program gubernur. Perda yang dihasilkan bersama menunjukkan arah pembangunan Bali yang bersih, berpihak pada masyarakat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Jero Gde Subudi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung berbagai langkah positif pemerintah. “Kritik tentu boleh selama konstruktif. Tapi capaian-capaian baik ini harus diapresiasi agar pembangunan Bali berjalan selaras antara kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (red)
