DENPASAR – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, memimpin rapat kunjungan kerja reses ke Denpasar, Bali, Senin (11/8/2025), dalam rangka membahas ketahanan energi sekaligus memastikan pengawasan lingkungan berjalan optimal.
Pertemuan ini dihadiri jajaran Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta pimpinan BUMN sektor energi seperti Pertamina, PLN, PGN, dan Pelindo Energi Logistik.
Putri mengungkapkan, pertumbuhan kebutuhan energi di Bali mengalami lonjakan signifikan. “Beban puncak listrik di Bali saat ini berkisar 950–1.000 MW dan diproyeksikan menembus 2.000 MW dalam waktu dekat. Dengan kapasitas terpasang 1.261 MW, sistem kelistrikan Bali masih rentan terhadap gangguan pasokan,” jelasnya.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Putri menilai Bali telah menjadi teladan pemanfaatan energi bersih di Indonesia. “Bali adalah role model. Pengembangan PLTS dan infrastruktur LNG skala kecil di Pelabuhan Benoa menunjukkan keseriusan daerah ini dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon,” ujarnya.
Terminal LNG Benoa yang dioperasikan PT Pelindo Energi Logistik, menurut Putri, memiliki peran strategis. “Dengan kapasitas penyimpanan 26.000 m³ dan kemampuan regasifikasi 50 MMSCFD, infrastruktur ini mendukung pembangkit listrik, transportasi, dan industri pariwisata untuk beralih ke energi lebih bersih,” tuturnya.
Usai rapat, Politisi Fraksi PAN ini memaparkan kesimpulan hasil pertemuan. “Pertama, Komisi XII memandang pemanfaatan LNG sebagai langkah nyata mendukung transisi energi. Kedua, kami mengapresiasi Pertamina dan PGN atas komitmen serta pengembangan infrastruktur LNG dan CNG melalui Gaslink yang tidak hanya memperkuat ketahanan energi tetapi juga mendorong ekonomi berkelanjutan di Bali,” kata Putri.
Ia menambahkan, “Kami juga mendukung PT PLN dan PT Pelindo Multi Terminal dalam memperluas proyek Terminal LPG Benoa. Selain itu, kami meminta PLN menyelesaikan proyek FSRU LNG di Sidakarya dengan memperhatikan rekomendasi Kementerian LHK serta menyelesaikan permasalahan sosial.”
Putri menegaskan bahwa pengawasan lingkungan tetap menjadi prioritas. “Kami mendorong Kementerian LHK melakukan pembinaan dan pengawasan proyek FSRU LNG dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan. Transisi energi harus selaras dengan keberlanjutan ekosistem,” tegasnya. (red)
