DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam pernyataannya secara tegas memastikan bahwa proyek Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) LNG atau Terminal Apung LNG di Perairan Serangan tetap berjalan pada 2026.

Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), I Komang Gde Subudi, menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap rencana FSRU LNG atau Terminal Apung LNG tersebut untuk masa depan Bali, dengan kajian, sosialisasi, dan evaluasi yang sudah dilakukan.

Pria yang akrab disapa Jero Gede Agung Subudi itu menegaskan, meningkatnya kebutuhan energi di Bali memang memerlukan solusi konkret dan terukur. Ia memahami argumentasi pemerintah bahwa terminal LNG akan memperkuat kemandirian energi Bali serta mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari luar daerah.

“Bali membutuhkan energi yang stabil dan lebih bersih. Jika LNG menggantikan BBM yang lebih tinggi emisinya, ini langkah transisi yang realistis. Namun dukungan kami bukan cek kosong. Harus ada jaminan perlindungan lingkungan dan keterlibatan masyarakat,” tegas Subudi, Jumat (20/2/2025).

Sebelumnya, Gubernur Koster menyatakan proyek tetap berjalan meski mendapat penolakan dari sebagian masyarakat adat Serangan. Pemerintah Provinsi Bali menyebut pembangunan pembangkit berbasis gas akan dimulai pada 2026 setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero).

Menurut Gubernur Koster, terminal LNG menjadi kunci mewujudkan kemandirian energi bersih Bali sekaligus mengakhiri ketergantungan pasokan listrik dari luar pulau, khususnya dari Paiton, Jawa Timur.

“Supaya lampu yang nyala ini tetap menyala tanpa ketergantungan dari luar yang sangat mudah diganggu pihak mana pun yang ingin mengganggu Bali. Astungkara, sudah disetujui tahun ini dibangun,” ujarnya saat menghadiri pelantikan Pengurus NCPI Bali, Rabu (18/2/2026).

Respons atas Dorongan Kajian Ulang

Akademisi Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, M.T., mendorong dilakukannya kajian ulang terhadap proyek FSRU LNG di Perairan Serangan. Ia menegaskan pemerintah dan pemrakarsa wajib melibatkan masyarakat terdampak.

“Jika ada penolakan, terutama dari masyarakat Serangan, tentu harus dipertimbangkan untuk melakukan kajian ulang. Pemerintah harus mendengar keluhan masyarakat terkait proyek tersebut,” ujarnya saat menghadiri pelantikan Pengurus NCPI Bali.

Menanggapi dorongan tersebut, Ketum BIPPLH menilai bahwa sosialisasi dan evaluasi sudah cukup panjang selama ini dilakukan. Ia sepakat bahwa aspek sosial dan ekologis merupakan penguatan proyek, bukan pelemahan.

“Saya sampaikan sosialisasi dan evaluasi sudah cukup panjang dan memadai LNG juga salah satu solusi Bali menghindari black out total akibat kerusakan kabel bawah laut,” tegas I Komang Gde Subudi.

Proyek FSRU LNG yang dikembangkan PT Dewata Energi Bersih dirancang untuk memasok gas ke pembangkit listrik di Bali. LNG dinilai lebih bersih dibandingkan solar atau HSD yang masih digunakan dalam sistem pembangkitan saat ini.

“Ini harus diposisikan sebagai energi transisi. Pemerintah tetap wajib mempercepat pengembangan energi surya dan sumber energi terbarukan lainnya agar Bali benar-benar menuju kemandirian energi hijau,” ujar Subudi.

Terakhir, BIPPLH menegaskan bahwa pembangunan di Bali harus selaras dengan nilai Tri Hita Karana—harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. “Jika semua pihak transparan dan terbuka berdialog, proyek ini bisa menjadi contoh bahwa energi, lingkungan, dan budaya dapat berjalan beriringan,” pungkasnya.

Dengan dinamika yang terus berkembang, proyek FSRU LNG atau Terminal Apung LNG di Perairan Serangan kini bukan sekadar isu energi, melainkan juga ujian tata kelola, transparansi, dan komitmen keberlanjutan Bali ke depan. (red)