DENPASAR – Polda Bali menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 di Gedung Presisi Polda Bali, Selasa (24/2/2026). Forum strategis ini menjadi momentum konsolidasi untuk menyatukan visi, memperkuat soliditas internal, sekaligus merumuskan langkah konkret menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.
Mengusung tema “Polda Bali Presisi Siap Mendukung, Mengamankan dan Mensukseskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026”, Rapim difokuskan pada penguatan kesiapan organisasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seiring meningkatnya tantangan di wilayah Bali yang memiliki karakteristik khusus sebagai destinasi internasional.
Kegiatan dibuka langsung Kapolda Bali Daniel Adityajaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Rapim bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum konsolidasi strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan riil di daerah.
“Rapim ini harus menjadi ruang menyatukan langkah dan memperjelas arah gerak organisasi. Setiap kebijakan nasional harus diterjemahkan secara konkret hingga ke tingkat pelaksanaan,” tegasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Bali I Made Astawa, para Pejabat Utama (PJU) Polda Bali, Kapolresta dan Kapolres jajaran, serta personel terkait. Rapim 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor guna memperkaya perspektif dan memperkuat sinergi antarinstansi.
Kajati Bali Chatarina Muliana menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama pembangunan. Menurutnya, dukungan regulasi yang kuat menjadi kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan arah kebijakan strategis pembangunan Bali ke depan. Dengan visi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan sangat menentukan dalam menjaga iklim investasi dan stabilitas wilayah.
Dari sisi pertahanan, Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto menegaskan pentingnya kolaborasi konkret TNI-Polri. Stabilitas Bali, katanya, tidak hanya dijaga melalui kekuatan, tetapi juga melalui soliditas, komunikasi, dan konsolidasi berkelanjutan dalam mendukung agenda strategis pemerintah.
Adapun Kakanwil Dirjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menyoroti transformasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi. Sistem yang modern dan adaptif dinilai mampu memperkuat pengawasan orang asing sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan responsif.
Berbagai paparan tersebut mempertegas bahwa Rapim tidak hanya membahas aspek keamanan semata, tetapi juga memperkuat sinergi menyeluruh demi Bali yang aman, stabil, dan terus berkembang. Sebagai bentuk apresiasi, Kapolda Bali menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber.
Dalam arahannya, Kapolda Bali merumuskan tiga fokus utama organisasi pada 2026. Pertama, memastikan seluruh kebijakan Presiden RI dan arahan Kapolri dijalankan secara konkret hingga ke lapangan. Kedua, menyelaraskan kebijakan nasional dengan dinamika keamanan Bali yang memiliki kekhasan sebagai daerah tujuan wisata dunia. Ketiga, menyusun langkah operasional dan rencana aksi yang terukur, realistis, serta dapat langsung diimplementasikan.
Ia juga mengingatkan bahwa eksistensi dan kehormatan Polri berada di tangan seluruh personel. Kepercayaan masyarakat, katanya, merupakan harga diri institusi yang tidak bisa ditawar.
“Setiap anggota harus sadar, satu pelanggaran dapat merusak kerja keras banyak pihak. Jaga nama baik Polri dengan kinerja nyata, disiplin kuat, dan integritas yang tidak tergoyahkan,” tegasnya.
Kapolda turut menekankan agar seluruh personel menjalankan tugas dengan dedikasi dan profesionalisme tinggi. Di mana pun bertugas, setiap anggota adalah wajah institusi. (red)
