TAHUN 2025 menjadi cermin yang jujur bagi Bali. Di satu sisi, pulau ini kembali mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan geliat ekonomi yang tampak tumbuh. Namun di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan hidup, ruang hidup masyarakat, serta tata kelola pembangunan justru semakin nyata dan mengkhawatirkan. Pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya sejalan dengan keberlanjutan.
Di tengah kondisi tersebut, Badan Independen Pemantau Pembangunan Lingkungan Hidup (BIPPLH) memosisikan diri sebagai pengingat, pengawal, sekaligus pengkritik kebijakan, agar arah pembangunan Bali tidak kehilangan pijakan ekologis dan kulturalnya.
Sepanjang tahun 2025, BIPPLH mencermati bahwa persoalan lingkungan Bali tidak lagi bersifat sektoral, melainkan telah berkembang menjadi krisis tata kelola. Alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung, kawasan subak semakin terdesak oleh ekspansi properti dan pariwisata, daya dukung lingkungan kian terlampaui, sementara penegakan aturan sering kali tertinggal di belakang laju pembangunan. Jika situasi ini dibiarkan tanpa koreksi serius, Bali berisiko kehilangan fondasi ekologis dan budaya yang selama ini menjadi kekuatannya.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan BIPPLH sepanjang 2025 adalah ketimpangan arah pembangunan pariwisata. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal maupun kesehatan lingkungan. Banyak kawasan mengalami beban berlebih—air tanah menurun, sampah meningkat, kemacetan memburuk—sementara manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara adil. Orientasi pada kuantitas tanpa kendali dinilai telah membawa Bali menuju titik jenuh ekologis.
Dalam isu persampahan, BIPPLH memandang 2025 sebagai tahun ujian keseriusan pemerintah. Volume sampah terus meningkat, sementara sistem pengelolaan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan. BIPPLH berulang kali menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan semata persoalan teknis, melainkan menyangkut kepemimpinan kebijakan, keberanian menegakkan aturan, konsistensi penganggaran, serta pelibatan masyarakat secara bermakna. Tanpa itu, krisis sampah akan terus berulang.
BIPPLH juga mencermati meningkatnya konflik ruang dan degradasi kawasan lindung sepanjang 2025. Tekanan terhadap pesisir, daerah aliran sungai, kawasan hijau, hingga wilayah subak menunjukkan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam banyak kasus, regulasi sebenarnya telah tersedia, namun implementasinya lemah atau bahkan diabaikan. BIPPLH menegaskan bahwa pembangunan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat dan ekosistem tidak dapat dibenarkan atas nama investasi semata.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, BIPPLH menjalankan perannya sebagai lembaga pemantau independen dengan pendekatan kritis namun dialogis. Sepanjang 2025, BIPPLH merespons isu-isu strategis melalui pernyataan sikap, kajian, pemantauan lapangan, serta partisipasi dalam ruang-ruang diskusi publik. Tujuannya jelas: memastikan suara lingkungan dan kepentingan generasi mendatang tidak tenggelam oleh kepentingan jangka pendek.
Ketua Umum BIPPLH, I Komang Gede Subudi, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan BIPPLH bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya meluruskan arah pembangunan agar tetap berpijak pada keadilan ekologis, kearifan lokal, dan keberlanjutan. Menurutnya, Bali tidak kekurangan konsep atau regulasi, tetapi sering kali kekurangan konsistensi dan keberanian dalam pelaksanaan.
Di sisi lain, BIPPLH juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Bali Wayan Koster dalam meletakkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pelindungan lingkungan, budaya, dan keberlanjutan Bali. Berbagai langkah strategis yang menempatkan alam, adat, dan budaya sebagai pijakan utama pembangunan dinilai sebagai fondasi penting untuk menjaga keseimbangan Bali di tengah tekanan global dan domestik.
Namun demikian, BIPPLH memandang bahwa kebijakan tersebut perlu terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta peningkatan efektivitas pengawasan di lapangan. Dengan demikian, arah pembangunan Bali dapat berjalan lebih selaras antara perencanaan, pelaksanaan, dan dampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, BIPPLH menilai bahwa Gubernur Wayan Koster tampil sebagai pemimpin yang agresif dalam bekerja, jujur dalam bersikap, lurus dalam kebijakan, dan berani mengambil keputusan di tengah berbagai tekanan kepentingan. Gaya kepemimpinan ini menjadikannya sebagai Gubernur Bali pertama sejak Indonesia merdeka yang memiliki visi pembangunan sangat kuat dan berjangka panjang, yakni Nangun Sad Kerthi Loka Bali sebagai haluan pembangunan Bali untuk seratus tahun ke depan.
BIPPLH memandang bahwa keberanian meletakkan visi besar tersebut merupakan modal strategis yang langka dalam tata kelola pemerintahan daerah. Tantangan ke depan adalah memastikan visi Nangun Sad Kerthi Loka Bali benar-benar diterjemahkan secara konsisten hingga ke tingkat implementasi, pengawasan, dan penegakan aturan di lapangan, agar tidak berhenti pada tataran konseptual semata.
Menatap tahun 2026, BIPPLH mendorong adanya koreksi kebijakan yang lebih tegas dan terukur. Pemerintah perlu menempatkan daya dukung lingkungan sebagai batas utama pembangunan, memperkuat perlindungan kawasan subak dan ruang hijau, menata ulang pariwisata agar lebih berkualitas, serta memastikan pengelolaan sampah dan sumber daya dilakukan secara sistemik. Partisipasi masyarakat harus menjadi roh pembangunan, bukan sekadar formalitas.
Refleksi akhir tahun ini menjadi pengingat bahwa masa depan Bali tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia dibangun, melainkan oleh seberapa bijak ia dijaga. BIPPLH berkomitmen untuk terus hadir sebagai penjaga nurani pembangunan Bali—mengawal kebijakan, menyuarakan kepentingan lingkungan, dan memastikan Bali tetap menjadi ruang hidup yang lestari, adil, dan bermartabat bagi generasi kini dan mendatang. (*)
